FTI UMI Pelopori Gerakan Peningkatan Produktivitas di Indonesia Timur

FTI UMI Jadi Pelopor GNP2DS di Indonesia Timur

FTI UMI Jadi Pelopor GNP2DS di Indonesia Timur

Makassar, KABAROKE — Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar mempelopori Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (GNP2DS) di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Deklarasi gerakan tersebut dipusatkan di Kota Makassar, Senin, 2 Oktober. Melalui GNP2DS, seluruh instansi maupun organisasi didorong mampu bersaing di pasar internasional.

Deklarasi GNP2DS dicanangkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Bambang Satrio Lelono. Ikut mendampingi Ketua Lembaga Produktivitas Nasional, Bomer Pasaribu; Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu’mang; Rektor UMI Makassar, Masrurah Mochtar dan Dekan FTI UMI Makassar, Zakir Sabara serta sejumlah rektor perguruan tinggi.

Dalam sambutannya, Bomer mengungkapkan GNP2DS merupakan implementasi dari program nawa cita Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Pencanangan gerakan ini di Makassar merupakan yang pertama di Indonesia dengan menyasar Kawasan Timur Indonesia. Ke depannya, gerakan serupa akan dilakukan di Kawasan Barat Indonesia yang dipusatkan di Medan.

“Makassar memulai pencanangan Gerakan Nasional Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing atau disingkat GNP2DS. Ini merupakan implementasi butir ke-6 nawa cita. Setelah sukses di Makassar, kami akan canangkan gerakan ini di bagian Barat, khususnya di Medan,” kata Bomer yang merupakan mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Senin, 2 Oktober.

Bomer menegaskan peningkatan produktivitas dan daya saing mesti menjadi prioritas agar Indonesia bisa tumbuh berkembang dengan baik. Hanya dengan peningkatan produktivitas dan daya saing, Indonesia mampu menempatkan diri masuk dalam kategori negara maju. “Jangan lupa, produktivitas dan daya saing merupakan nyawa kehidupan sekarang dan masa depan,” tegas dia.

Sementara itu, Bambang yang mewakili Kementerian Ketenagakerjaan, memberikan apresiasi atas pencanangan GNP2DS di Kota Daeng. Kemajuan negara, sambung dia, sangat ditentukan oleh produktivitas dan daya saing dari instansai maupun organisasi yang ada di dalamnya. “Kalau produktivitas dan daya saing bagus, maka negara akan maju, pertumbuhan ekonomi tinggi. Begitu pula dengan kesejahteraan.”

Bambang menjelaskan Indonesia memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah untuk menjadi negara maju. Hanya saja, faktanya sampai sekarang negara ini sulit mencapai kategori tersebut. “Ini menjadi pertanyaan kenapa sekarang Indonesia tidak bisa masuk kategori maju? Padahal dari segi angkatan kerja, sumber daya alam dan iklim sangat mendukung,” tuturnya.

Bambang menaruh asa pencanangan GNP2DS menjadi jawaban alias solusi bagi Indonesia untuk berkembang lebih baik. Di era modernisasi dan pasar global, Indonesia tidak boleh hanya menjadi konsumen. Ia menyebut Indonesia harus mampu menghasilkan produk yang bisa menembus pasar internasional dengan mutu dan harga yang kompetitif. “Kita semua memiliki tanggungjawab itu,” pungkas dia. (tyk)

Ribuan Mahasiswa Indonesia Deklarasi Anti-Plagiasi di Kampus UMI

Deklarasi Anti-Plagiasi di Kampus UMI

Deklarasi Anti-Plagiasi di Kampus UMI (dok net]

Makassar, KABAROKE — Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-30 yang diselenggarakan di kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, mendeklarasikan antiplagiasi.

“Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini prihatin dengan aksi plagiasme, makanya mereka melakukan deklarasi itu,” ujar Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar Zakir Sabara HW di Makassar, Sabtu.

Ia yang merupakan salah satu panitia penyelenggara kegiatan Pimnas itu mengaku jika aksi plagiasi menjadi salah satu bahan yang dibahasnya dalam pertemuan tersebut.

Para mahasiswa ini prihatin karena di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi (TI) juga dibarengi dengan segala kemudahan-kemudahan mendapatkan informasi tentang hasil karya ilmiah itu.

“Pada era digital saat ini, plagiarisme karya ilmiah sangat mudah dan marak terjadi lantaran ketersediaan berbagai perangkat teknologi. Ironisnya, plagiarisme yang merupakan tindakan tidak terpuji justru juga terjadi di dunia akademik, dunia di mana orang-orang berpendidikan tinggi berkecimpung,” katanya.

Deklarasi berlangsung di sela penutupan Pimnas ke-30. Deklarasi diikuti 1.848 Mahasiswa dan 420 dosen pendamping serta lebih 200 pimpinan perguruan tinggi dari 89 PTN/PTS yang lolos mengikuti ajang Pimnas ke-30 tahun 2017 di Kampus UMI Makassar, 23-28 Agustus 2017.

Berikut isi naskah deklarasi tersebut :

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan di depan kesaksiannya, dan untuk meneruskan perjuangan, dan pengorbanan para pejuang terdahulu, serta demi terwujudnya bangsa, negara dan tanah air Indonesia yang maju dan berkeadaban tinggi.

Kami mahasiswa Indonesia, yang berkumpul pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-30 di kampus Universitas Muslim Indonesia, Makassar, menyatakan antiplagiasi di dunia akademik dan karya ilmiah.

Kami sadar, deklarasi ini dinyatakan kepada segenap rakyat Indonesia, dan agar kampus perguruan tinggi di Indonesia, bersama pemerintah berbenah diri, mewujudkan iklim akademik yang antiplagiasi.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membantu segenap mahasiswa, dan kaum cendekiawan Indonesia, mewujudkan cita deklarasi antiplagiasi ini. (***)

Ternyata! 3.272 Perguruan Tinggi di Indonesia Belum Terakreditasi

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT Prof Widyastuti dan Rektor UMI Prof Masrurah Mokhtar

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT Prof Widyastuti dan Rektor UMI Prof Masrurah Mokhtar

Makassar, KABAROKE — Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia ternyata belum terjamin mutu pendidikannya. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dari total 4.492 perguruan tinggi di Tanah Air, tercatat hanya 1.220 kampus yang telah mengantongi akreditasi. Artinya, masih tersisa 3.272 kampus di Indonesia yang mutu pendidikannya belum terjamin.

Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT, Prof Widyastuti, mengakui masih banyaknya perguruan tinggi yang belum mengantongi akreditasi. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kampus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengajukan permohonan akreditasi. Terlebih, akreditasi perguruan tinggi merupakan kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

“Akreditasi perguruan tinggi itu sebenarnya sudah (ada) peraturannya. Harusnya ya ada kesadaran dari perguruan tinggi untuk ajukan akreditasi,” kata Widyastuti, di sela acara silahturahmi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS) se-Indonesia dan pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kota Makassar, Senin, 21 Agustus.

Merujuk data BAN-PT per 1 Agustus 2017, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia memperoleh akreditasi dengan status C. Jumlahnya mencapai 791 perguruan tinggi. Disusul akreditasi B (374 perguruan tinggi) dan akreditasi A (55 perguruan tinggi). Dari data itu pula terungkap bahwa hanya 19 perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A. Sisanya, 30 perguruan tinggi negeri dan masing-masing 3 perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi agama negeri.

Disinggung mengenai upaya BAN-PT mendorong akreditasi perguruan tinggi, Widyastuti tidak banyak memberikan penjelasan. Toh, akreditasi merupakan kewajiban dari perguruan tinggi agar mendapatkan kepercayaan. BAN-PT sebatas melakukan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk memastikan mutu pendidikan semakin baik. Soal upaya mendorong semakin banyaknya perguruan tinggi yang terakreditasi, kata dia, juga bergantung kebijakan pihak kementerian terkait.

Widyastuti mengaku belum mengetahui bagaimana kebijakan lanjutan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait akreditasi perguruan tinggi. Peningkatan status akreditasi diketahui bisa digenjot dengan memberikan kelonggaran waktu dan kemudahan dalam pengajuan. “Itu saya belum tahu, apakah kementerian akan memberikan kelonggaran waktu atau tidak. Kalau soal kendala-kendala akreditasi silahkan tanyakan ke pimpinan perguruan tinggi,” ucapnya.

Rektor UMI, Prof Masrurah Mokhtar, mengungkapkan tidak ada kendala berarti dalam pengajuan akreditasi. Terlebih, saat ini sudah ada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Metode berbasis aplikasi tersebut tentunya bisa membuat segalanya lebih mudah dan transparan. “Insya Allah UMI siap untuk terus lebih baik,” kata Masrurah yang juga Ketua BKS PTIS se-Indonesia.

UMI selaku perguruan tinggi swasta, Masrurah menyebut tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. Pengakuan terhadap status UMI di tingkat nasional tidak perlu diragukan. Terlebih, setelah kepercayaan pemerintah pusat untuk menunjuk UMI selaku tuan rumah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-30 pada 23-28 Agustus mendatang. (***)

OPU dan UMI Gelar Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang

Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Makassar, KABAROKE — Okayama Prefectural University (OPU) bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) menggelar Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang. Kuliah Umum dilaksanakan Jumat, 28 Juli 2017 di Aula Aisyiah Lantai 2 Fakultas Kedokteran dan dibuka oleh Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. H. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA (K), Sp.F.

Acara yang dilaksanakan bada Jumat ini dihadiri oleh ratusan peserta dari dosen dan mahasiswa tingkat akhir dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Kesehatan Masuarakat, Farmasi, Fakultas Teknologi Industri dan Fakultas Ilmu Komputer di lingkup Universitas Muslim Indonesia.

Direktur Kerjasama Internasional OPU Professor Junji Abe pada kuliah umum tersebut membuka kesempatan seluasnya kepada dosen dan alumni UMI yang mempunyai keinginan dan motivasi kuat melanjutkan pendidikan S2 dan S3 di Okayama Prefectural University.

Suasana Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Suasana Kuliah Umum Studi Lanjut ke Jepang di Kampus UMI Makassar

Professor Junji Abe menyampaikan bahwa UMI akan menjalin kerjasama melalui MOU dengan OPU pada bulan Oktober 2017 untuk pengiriman mahasiswa master dan doktor dari UMI di tahun 2018.

Pada kesempatan kuliah umum tersebut, peserta berdiskusi langsung dengan tim dari OPU yang datang bersama Professor Junji Abe mengenai “Advanced Research Themes in Computer Science and Systems Engineering” oleh Professor Koichi Ozaki (Dekan Computer Science & System Engineering), Professor Akihiro Kanagawa (Mathematical Computer Science), dan Professor Katsumi Sakakibara (Transmission Control Engineering).

Hadir pada acara kuliah umum dan memberikan kata sambutan yaitu KH. Zein Irwanto MA, Wakil Rektor IV mewakili Rektor UMI. Zein Irwanto menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim OPU untuk memberikan kesempatan melanjutkan studi pascasarjana di Okayama. Selain WR IV UMI, hadir juga Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Dr. R. Sudirman, Dekan Fakultas Teknologi Industri Ir. H. Zakir Sabara HW, ST, MT, IPM, ASEAN Eng, dan Wakil Dekan III FK UMI dr. Sulhana Mokhtar, M.Med.⁠⁠⁠⁠ (rls)

UMI Disarankan Buka Prodi Teknik Perkeretaapian

Proyek Kereta Api Trans Sulawesi Masih dalam Tahap Pengerjaan (dok net)

UMI Disarankan Membuka Prodi Teknik Perkeretaapian  (dok net)

Makassar, KABAROKE — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Agus Arifin Nu`mang meminta Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar membuka Program Studi Teknik Perkeretaapian.

“Kita berharap UMI menghadirkan prodi Teknik Perkeretaapian, mengingat tidak lama lagi Sulawesi Selatan akan memiliki sarana transportasi kereta api,” kata Agus ketika menghadiri Malam Ramah Tamah Silaturrahmi Nasional (Silatnas) 30 Tahun Fakultas Teknologi Industri (FTI) UMI di Makassar, akhir pekan lalu.

Menurut Agus, hadirnya sarana transportasi tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidang perkeretapian.

“UMI dapat berkontribusi dengan menghasilkan SDM yang mumpuni di bidang tersebut,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan apresiasinya bagi Fakultas Teknik Industri UMI yang dinilai telah membanggakan masyarakat Sulawesi Selatan.

Agus Arifin Nu`mang juga mengatakan bahwa bukan hanya fakultasnya yang membanggakan tetapi juga alumninya, karena mereka telah sukses bukan hanya di Makassar, tetapi juga sukses di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Orang nomor dua Sulawesi Selatan itu juga berharap agar UMI menjaga dan meningkatkan mutu program studinya agar kelak alumninya lebih berkualitas sehingga alumninya dapat terserap di berbagai lapangan kerja yang berkaitan dengan latar belakang pendidikan mereka.

“Dengan demikian para alumni Fakultas Teknik Industri UMI dapat turut mengambil peran aktif dalam pembangunan dan kemajuan Sulawesi Selatan,” katanya. (***)

UMI dan Universitas Taiwan Jajaki Pertukaran Dosen

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Makassar, KABAROKE — Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, bersama sejumlah universitas di Taiwan menggagas peluang kerja sama di bidang pertukaran tenaga dosen sebagai bagian dari implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi.

“Implementasi kerja sama dalam bidang Tri Darma Perguruan Tinggi akan lebih banyak ditekankan pada pertukaran dosen dan mahasiswa serta kegiatan penelitian bersama dengan sejumlah universitas di Taiwan,” kata Rektor UMI Prof Dr Masrurah Mokhtar.

Rektor UMI yang didampingi WR5 Bidang Kerja Sama Prof Dr Ma`ruf Hafidz, Kepala KUI Dr Setyawati Yani, dan Kepala Humas Dr Nurjannah Abna, melakukan kunjungan ke Kementrian Urusan Pendidikan Luar Negeri Taiwan di Taipei, seperti dilansir Antara, kemarin.

Kunjungan tersebut untuk membahas MoU dengan sejumlah kampus di Taiwan itu difasilitasi oleh Ikatan Alumni Citra Taiwan.

Kunjungan ini juga sebagai respon dari undangan beberapa perguruan tinggi di Taiwan sebagai tindak lanjut kerja sama yang telah dilaksanakan salah satu universitas di Taiwan yang konsen di bidang kesehatan bertempat di Semarang, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.

Selain dari UMI, kunjungan ini juga diikuti beberapa institusi pendidikan tinggi dari seluruh Indonesia. Untuk acara menutup, seluruh delegasi dijamu dalam makan siang dengan menu khas Taiwan dalam suasana penuh persahabatan dan kekeluargaan oleh Menteri Dr Hsin Hsing Wu.

“Saya begitu mengapresiasi dan berterima kasih atas undangan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di dua negara yaitu Indonesia dan Taiwan” jelasnya.

Sementara pada saat kunjungan ini Deputi Menteri Pendidikan Taiwan Chiu-Chin Tien dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Taiwan membuka kesempatan yang luas dalam kerja sama pendidikan tinggi.

Kementerian Taiwan, menurut dia, juga menyambut baik usulan Rektor UMI dalam bidang pertukaran dosen antara Universitas Taiwan dan UMI. (***)

Mantap! UMI Gelar Rapat Senat di Masjidil Haram

Masjidil Haram

Masjidil Haram

Makassar, KABAROKE — Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menggelar rapat senat yang pelaksanaanya lain dari yang lain karena dilakukan di Lantai II Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi, 29 Maret 2017.

“Rapat senat UMI kali unik dan baru pertama terjadi karena dilaksanakan di Masjidil Haram pada 29 Maret pukul 21.30 waktu Mekkah, dan jam 5.30 waktu Makassar,” kata Kepala Humas UMI Makassar Nurjannah Abna, SS M Pd di Makassar, Kamis.

Ia menjelaskan, Rapat senat UMI ini langsung dipimpin Ketua senat UMI dalam hal ini Rektor UMI Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar MA didampingi sekretaris senat Dr Ir H iskandar BP MSc.

Para anggota senat UMI memang telah berangkat umrahs secara bersama sejak 21 Maret 2017 . Para anggota senat juga sebelumnya berada di Madinah Munawwarah selama tiha hari dan dilanjutkan ke Mekkah selama tujuh hari yang sekaligus dimanfaatkan untuk menggelar rapat renat.

Pelaksanaan ibadah umrah bagi anggota senat UMI, kata dia, juga sebagai bentuk syukur kepada Allah swt atas rezki dari pengembangan yang sangat pesat UMI hingga saat ini.

“Alhamdulillah berbagai prestasi dan pengharhaan yang diterima baik atas nama dosen, mahasiswa maupun institusi UMI, baik tingkat nasional maupun internasional dan juga kepercayaan pemerintah maupun swasta terhadap UMI sebagai PTS terbaik di Kawasan Indonesia Timur (KTI) yang ditetapkan oleh menristek dikti,” katanya.

Rektor UMI Masrurah, mengatakan agenda rapat senat yang dilaksanakan di Masjidil Haram, menekankan setiap aktivitas di UMI sesuai aturan atau sop agar output yang diharapkan dapat diwujudkan.

Selain itu aturan akademik yang telah diatur harua tegas dilaksa akan disetiap tingkatan, selain itu evaluasi perkembangan UMI dan khususnya persiapan penerimaan mahasiswa baru UMI tahun akademik 2017/2018

“Insya Allah sesuai target UMI hanya menerima 4.000 mahasiswa baru hal ini juga mengacu peningkatan kualitas mutu proses pembelajaran yg berkualitas, ujar ketua umum BKS PTIS ini. (***)

UMI Perintis Profesi Insinyur di Kawasan Timur Indonesia

Dekan FTI UMI Makassar Zakir Sabara

Dekan FTI UMI Makassar Zakir Sabara

Makassar, KABAROKE — Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar siap menjadi pionir dalam program profesi insinyur (PPI) di Indonesia Timur setelah Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti) mengeluarkan surat keputusan (SK) penyelenggaraan PPI.

“UMI Makassar yang pertama di Sulsel, bahkan di Indonesia Timur dan siap menjadi pionir dalam menjalankan profesi insinyur ini,” ujar Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI-UMI) Makassar Ir H Zakir Sabara HW,ST,MT IPM, ASEAN Eng di Makassar, seperti dilansir Antara, Rabu lalu.

Dia mengatakan, program profesi insinyur yang sekarang ini telah diluncurkan oleh Menristek Dikti melalui staf ahlinya Bidang Relevansi dan Produktivitas Dr Ir Agus Puji Prasetyono M.Eng itu sudah dirintisnya sejak akhir 2015.

Bahkan ia mengaku jika UMI Makassar adalah satu dari empat universitas di Indonesia yang mendapatkan SK penyelenggaraan PSPPI langsung dari Menristek Dikti.

“Ada 40 universitas yang mengusul untuk program studi PPI ini dan hanya empat kampus yang mendapatkan persetujuan dan satu diantara empat itu UMI Makassar,” jelasnya.

Zakir menjelaskan, PSPPI yang baru diluncurkan itu membuka kelas reguler dan rekognisi pembelajaran lampau (RPL). Namun untuk kelas reguler belum akan dilaksanakan tahun ajaran 2016-2017 ini.

Kelas reguler dikhususkan bagi mahasiswa dengan pengalaman kerja kurang dari dua tahun dan akan menempuh total satuan kredit semester (SKS) sebanyak 24.

Sedangkan, untuk calon mahasiswa dengan pengalaman lebih dari dua tahun dapat menempuh jalur RPL, tanpa harus menempuh perkuliahan atau sesuai dengan penilaian tim asesor program profesi.

Program RPL ini sangat sesuai bagi para Sarjana Teknik yang telah berpengalaman dan ahli dalam bidang keinsinyuran, tanpa harus meninggalkan pekerjaannya untuk mendapatkan gelar insinyur.

“Program profesi insinyur diharapkan mampu meningkatkan jumlah insinyur di Indonesia, terutama dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),” katanya. (***)

UMI Makassar Diberi Amanah Kelola Program Profesi Insinyur

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Makassar, KABAROKE — Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Prof Masrurah Mokhtar diundang oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menghadiri Penyerahan Surat Keputusan (SK) Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur. Jadwalnya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan Ruang Sidang Utama Lantai 3 Gedung D Dikti Jl. Jend Sudirman Pintu 1 Senayan Jakarta, Kamis, 12 Januari 2017.

Dekan Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar, Ir Zakir Sabara mengungkapkan, kurang lebih dua tahun mempersiapkan segala kelengkapan, administrasi, sumberdaya manusia dan infrastruktur dalam rangka menyambut implementasi UU Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran.

Menurutnya, kepercayaan dari Kemenristek Dikti untuk mengelola Program Studi Program Profesi Insinyur (PS PPI) akan dijadikan amanah oleh UMI Makassar. Menurutnya, hal tersebut tidak lepas dari peran serta seluruh sivitas akademika UMI.

“Terima kasih atas Doa, support dan kerjasama semua pihak serta kerja keras seluruh sivitas akademika FTI UMI,” kata Zakir dalam keterangan tertulisnya kepada Kabaroke.com, Rabu, 11 Januari 2017.

Zakir pun berharap amanah tersebut dapat dijalankan bersama, baik dari elemen masyarakat dan sivitas akademika UMI.

“Pada akhirnya, kami senantiasa terbuka untuk menerima saran dan kritik dari berbagai pihak dan elemen masyarakat dalam rangka melahirkan Insinyur Profesional dan Insinyur Bermartabat di Indonesia. Kami mohon selalu, doa dan support agar kami mampu mengemban amanah tersebut,” tutur Zakir.

SK Izin penyelenggaraan PS PPI ini akan diterima langsung oleh Rektor UMI Makassar, Prof Dr Hj Masrurah Mokhtar MA. (Yasir)

46 Dosen Pengabdi UMI Diterjunkan ke Desa Binaan

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Rektor UMI Prof masrurah Mokhtar (dok net)

Makassar, KABAROKE — Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar menerjunkan sebanyak 46 dosen untuk mengabdi selama 40 hari pada desa binaan UMI yang tersebar di tiga kabupaten di Sulsel yakni Kabupaten Gowa, Takalar dan Pangkep.

Rektor UMI, Prof Masrurah Mokhtar, meminta para dosen pengabdi sebelum berangkat harus memperbaiki niat terlebih dahulu agar hasilnya juga sesuai yang diharapkan.

“Tugas pengabdian ini jangan dijadikan beban, karena akan terasa berat untuk dilakukan, apalagi pengabdian dilakukan di desa. Tugas pengabdian ini merupakan tugas yang mulia, Jika dilaksanakan dengan ikhlas, insya Allah akan bernilai ibadah disisi Allah SWT,” katanya.

Sebelum melaksanakan pengabdian pada masyarakat, puluhan dosen itu lebih dulu diberi pembekalan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Dakwah (LPMD) UMI.

Materi pembekalan itu terkait metode dakwah, penerapan teknologi tepat guna, kewirausahaan, dan beberapahal penting lainnya.

“Selama melaksanakan tugas pengabdian harus tetap menjaga nama baik almamater, perlihatkan akhlakulkarimah dalam bergaul, bangun silaturahim dengan masyarakat, sehingga keberadaannya dapat memberi manfaat bagi masyarakat,” pesan Prof. Masrurah.

Ketua LPMD UMI, Prof Dr Salim Basalamah, mengatakan kegiatan pengabdian di desa binaan UMI merupakan kewajiban bagi dosen baru UMI.

“Kegiatan ini juga merupakan salah satu syarat untuk diangkat menjadi dosen tetap UMI. Untuk itu tugas pengabdian ini harus dilaksanakan dengan baik, karena akan dimonitor dan dievaluasi di lapangan,” jelasnya.

Lebih jauh, Universitas Muslim Indonesia (UMI) bersama Briton International English School juga telah melakukan penandatanganan kerjasama (Memorandum of Understanding) dalam penyelenggaraan Sertifikasi Cambridge.

Kerjasama antara kedua pihak memang sebagai upaya mendukung Kota Makassar menjadi Kota dunia, terutama pada hal penguatan pengembangan SDM dalam penguasaan Bahasa Inggris.

Kebutuhan akan kemampuan berbahasa inggris sangat penting. Apalagi saat ini sudah masuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

“Bahasa Inggris penting dipahami dan diketahui para dosen dan mahasiswa. Saya berharap kerjasama ini ini bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan,” kata Ketua Yayasan UMI, Prof Mochtar Jaya. (***)

1 2