Ternyata! 3.272 Perguruan Tinggi di Indonesia Belum Terakreditasi

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT Prof Widyastuti dan Rektor UMI Prof Masrurah Mokhtar

Anggota Dewan Eksekutif BAN PT Prof Widyastuti dan Rektor UMI Prof Masrurah Mokhtar

Makassar, KABAROKE — Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia ternyata belum terjamin mutu pendidikannya. Berdasarkan data Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), dari total 4.492 perguruan tinggi di Tanah Air, tercatat hanya 1.220 kampus yang telah mengantongi akreditasi. Artinya, masih tersisa 3.272 kampus di Indonesia yang mutu pendidikannya belum terjamin.

Anggota Dewan Eksekutif BAN-PT, Prof Widyastuti, mengakui masih banyaknya perguruan tinggi yang belum mengantongi akreditasi. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pihak kampus untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengajukan permohonan akreditasi. Terlebih, akreditasi perguruan tinggi merupakan kewajiban yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan.

“Akreditasi perguruan tinggi itu sebenarnya sudah (ada) peraturannya. Harusnya ya ada kesadaran dari perguruan tinggi untuk ajukan akreditasi,” kata Widyastuti, di sela acara silahturahmi Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKS PTIS) se-Indonesia dan pelatihan Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online di Kampus Universitas Muslim Indonesia (UMI), Kota Makassar, Senin, 21 Agustus.

Merujuk data BAN-PT per 1 Agustus 2017, kebanyakan perguruan tinggi di Indonesia memperoleh akreditasi dengan status C. Jumlahnya mencapai 791 perguruan tinggi. Disusul akreditasi B (374 perguruan tinggi) dan akreditasi A (55 perguruan tinggi). Dari data itu pula terungkap bahwa hanya 19 perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A. Sisanya, 30 perguruan tinggi negeri dan masing-masing 3 perguruan tinggi kedinasan dan perguruan tinggi agama negeri.

Disinggung mengenai upaya BAN-PT mendorong akreditasi perguruan tinggi, Widyastuti tidak banyak memberikan penjelasan. Toh, akreditasi merupakan kewajiban dari perguruan tinggi agar mendapatkan kepercayaan. BAN-PT sebatas melakukan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk memastikan mutu pendidikan semakin baik. Soal upaya mendorong semakin banyaknya perguruan tinggi yang terakreditasi, kata dia, juga bergantung kebijakan pihak kementerian terkait.

Widyastuti mengaku belum mengetahui bagaimana kebijakan lanjutan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi terkait akreditasi perguruan tinggi. Peningkatan status akreditasi diketahui bisa digenjot dengan memberikan kelonggaran waktu dan kemudahan dalam pengajuan. “Itu saya belum tahu, apakah kementerian akan memberikan kelonggaran waktu atau tidak. Kalau soal kendala-kendala akreditasi silahkan tanyakan ke pimpinan perguruan tinggi,” ucapnya.

Rektor UMI, Prof Masrurah Mokhtar, mengungkapkan tidak ada kendala berarti dalam pengajuan akreditasi. Terlebih, saat ini sudah ada Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online. Metode berbasis aplikasi tersebut tentunya bisa membuat segalanya lebih mudah dan transparan. “Insya Allah UMI siap untuk terus lebih baik,” kata Masrurah yang juga Ketua BKS PTIS se-Indonesia.

UMI selaku perguruan tinggi swasta, Masrurah menyebut tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri. Pengakuan terhadap status UMI di tingkat nasional tidak perlu diragukan. Terlebih, setelah kepercayaan pemerintah pusat untuk menunjuk UMI selaku tuan rumah Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-30 pada 23-28 Agustus mendatang. (***)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *