YLKI : Kenaikan Biaya Pengurusan Kendaraan Harus Berbanding Lurus dengan Perbaikan Jalan

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

Jakarta, KABAROKE — Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi polemik lantaran peraturan tersebut tidak melalui uji publik dan tidak berbanding lurus dengan perbaikan jalan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebut rencana kenaikan tarif pajak kendaraan belum berbanding lurus dengan perbaikan moda transportasi jalan. Masyarakat pun belum merasakan manfaatnya.

“Jalanan masih ada yang rusak dan moda transportasi umum juga masih ada yang kurang baik. Ini harus berbanding lurus,” ujar Koordinator YLKI, Tulus Abadi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (6/1).

Menurutnya, kenaikan tarif harusnya juga seiring dengan reformasi pelayanan angkutan umum di seluruh Indonesia.

Dengan begitu, ada asumsi bahwa kenaikan tarif juga sebagai bentuk pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong migrasi ke angkutan umum.

Diberitakan sebelumnya, terhitung mulai 6 Januari 2017 ini, tarif penerbitan STNK dan BPKB akan mengalami kenaikan. Penentuan tarif tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Baca Juga  Rosberg Juara, Rio Gagal Lagi

Dalam PP tersebut, penerbitan STNK untuk roda dua, tiga, dan angkutan umum yang sebelumnya Rp 50 ribu per penerbitan, kini menjadi Rp 100 ribu per penerbitan. Sedangkan untuk roda empat atau lebih, yang sebelumnya bertarif Rp 75 ribu, kini menjadi Rp 200 ribu.

Sementara untuk BPKB, untuk kendaraan roda dua atau tiga, yang sebelumnya dipasang tarif Rp 80 ribu per penerbitan, kini dipatok sebesar Rp 225 ribu. Sedangkan untuk roda empat atau lebih, yang sebelumnya sebesar Rp 100 ribu, kini diberi tarif sebesar Rp 375 ribu. (Iqbal)


Was This Post Helpful:

0 votes, 0 avg. rating

Share:

Leave a Comment