Desas-desus adanya info mengenai akan adanya isu reshuffle kabinet akan diselenggarakan pada 8 Desember 2021. Namun, hingga saat ini belum ada penyampaian apapun ke berbagai partai-partai koalisi mengenai hal tersebut. Walaupun begitu, Presiden Joko Widodo tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada koalisi partai.
Pelantikan Jenderal Andika Memperkuat Dugaan Reshuffle
Kabar mengenai reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo semakin berhembus kencang. Seperti yang diketahui bahwa Jenderal TNI Andika Perkasa diangkat menjadi Panglima TNI terbaru menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto. Hal ini memperkuat dugaan bahwa presiden sedang mempersiapkan adanya perombakan.
Selain itu, adanya isu reshuffle kabinet semakin menarik karena Partai Amanat Nasional akan ikut bergabung dengan barisan koalisi pemerintah. Menurut Yandri Susanto selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengungkapkan bahwa partainya sudah menyiapkan beberapa calon kader jika diajak pemerintah untuk masuk kabinet.
Menurut Arsul, biasanya Presiden Joko Widodo akan melakukan pembicaraan kepada partai-partai terkait jika ada menteri dari partai tersebut yang akan di-reshuffle. Mengingat dari adanya reshuffle sebelumnya, kebiasaan seperti ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo jika ada pergeseran posisi menteri
Arsul mengungkapkan bahwa umumnya partai-partai koalisi pendukung pemerintah sepenuhnya akan menyerahkan persoalan reshuffle kepada Presiden. Oleh sebab itu, Arsul menekankan bahwa partainya belum mengetahui informasi apapun mengenai berita perombakan kabinet terbaru. Termasuk desas-desus adanya kabar yang menerangkan bahwa hari Rabu akan ada isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo.
Pemerintah Fokus Menangani COVID-19 dan Semeru Meletus
Menurut Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo belum ada rencana khusus terkait adanya reshuffle dalam waktu dekat ini. Karena pemerintah saat ini masih berfokus dalam menangani kasus COVID-19 dan terjadinya gunung meletus di Semeru.
Pratikno juga menambahkan bahwa semua menteri tetap bekerja seperti biasanya dan tidak ada rencana reshuffle dalam waktu dekat ini. Semua menteri akan bekerja semaksimal mungkin dan terus mewaspadai masyarakat akan adanya varian baru berjenis Omicron pada COVID-19.
Arsul menerangkan bahwa presiden tidak akan melakukan sejak jauh-jauh hari. Biasanya komunikasi mengenai reshuffle akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak 1 hingga 2 hari sebelumnya. Bisa juga dalam hitungan jam untuk melakukan komunikasi mengenai hal tersebut.
Presiden Mengunjungi Langsung Lokasi Bencana
Di tengah adanya desas-desus mengenai isu reshuffle kabinet yang ramai dibicarakan, Presiden Joko Widodo secara langsung berfokus terlebih dahulu dalam menangani bencana alam gunung meletus yang terjadi di Jawa Timur. Di mana presiden bertolak menuju Lumajang, Jawa Timur untuk meninjau korban erupsi dari meletusnya Gunung Semeru pada hari Selasa (7/12/2021).
Presiden mengunjungi dan melihat kondisi warga yang terkena dampak bencana alam tersebut dengan helikopter. Selain itu, presiden didampingi oleh Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR, Thoriqul Haq selaku Bupati Lumajang, serta Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo beserta rombongan segera menuju lokasi warga sekitar yang terdampak bencana erupsi tersebut. Presiden mengamati adanya dampak dari aliran awan panas yang terjadi di jembatan Gladak Perak. Kemudian, pukul 11.30 WIB, presiden beserta rombongan bertolak dari lokasi jembatan Gladak Perak menuju pengungsian.
Presiden mengunjungi dan melihat kondisi korban yang terdampak awan panas yang terjadi di Lapangan Sumberwuluh Gunung Semeru. Di sana, korban banyak berinteraksi dengan presiden. Sebelum kejadian erupsi kemarin, warga sempat mendapatkan peringatan dari pos pemantauan bahwa akan terjadi erupsi. Namun, warga tidak akan menyangka jika bencana akan terjadi separah ini.
Di tengah adanya bencana erupsi letusan Gunung Semeru, belum ada kepastian lebih lanjut mengenai isu reshuffle kabinet pada hari Rabu (8/12/2021) akankah diadakan atau tidak. Presiden dan para menteri masih berfokus pada bencana dan adanya varian jenis baru dari COVID-19.
